Perizinan Berusaha OSS dan KBLI
OSS (Online Single Submission) adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh BKPM/Kementerian Investasi, yang menjadi pintu tunggal seluruh perizinan berusaha di Indonesia berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Sistem OSS menerapkan pendekatan berbasis risiko yang mengklasifikasikan kegiatan usaha ke dalam empat kategori: rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi — dengan kewajiban perizinan yang berbeda untuk setiap kategori.
KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) adalah klasifikasi resmi seluruh jenis kegiatan usaha di Indonesia berdasarkan Peraturan BPS No. 2 Tahun 2020, yang menjadi dasar penetapan jenis perizinan dalam sistem OSS. Pemilihan kode KBLI yang tepat sangat krusial karena menentukan jenis izin yang dibutuhkan, persyaratan modal, kepemilikan asing yang diizinkan berdasarkan Perpres No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, dan standar teknis yang wajib dipenuhi.
Dalam praktik pendampingan perizinan usaha, kesalahan pemilihan KBLI dapat mengakibatkan perusahaan beroperasi tanpa izin yang tepat — sebuah pelanggaran yang berdampak pada sanksi administratif hingga pencabutan NIB (Nomor Induk Berusaha). Konsultan hukum bisnis wajib melakukan analisis KBLI secara cermat sebelum pendirian perusahaan, mempertimbangkan seluruh lini bisnis yang akan dijalankan, termasuk aktivitas masa depan yang direncanakan, untuk menghindari perubahan izin yang memakan waktu dan biaya di kemudian hari.
masa berlaku skk konstruksi berapa tahun
Persyaratan pelayanan sudah ditentukan berdasarkan Surat ..
daftar sbu konstruksi
BUJKA
LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)
LKPP adalah Lembaga Pemerintah Non-Kemen..
SKK Konstruksi (Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi)
Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di Tempat Kerja
P3K di Tempat Kerja adalah upaya memberi..
PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
PKKPR adalah dokumen yang diterbitkan ol..
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di Tempat Kerja
P3K di Tempat Kerja adalah upaya memberi..
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di Tempat Kerja
P3K di Tempat Kerja adalah upaya memberi..
PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kes..
KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia)
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)<..
PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kes..
SMKP (Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan)
Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP)<..
KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) Konstruksi
KKNI Konstruksi adalah kerangka penjenja..
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di Tempat Kerja
P3K di Tempat Kerja adalah upaya memberi..
Serkom DJK ESDM (Sertifikat Kompetensi Ketenagalistrikan)
Serkom DJK ESDM adalah pengakuan tertuli..
KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) Konstruksi
KKNI Konstruksi adalah kerangka penjenja..
KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) Konstruksi
KKNI Konstruksi adalah kerangka penjenja..
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
LKPP adalah lembaga pemerintah non-kemen..
Pengakalan Nilai Paket — Praktik Berisiko dalam Pengadaan
Pengakalan nilai paket adalah praktik me..
Bukti Potong — Eviden Pemotongan Pajak oleh Pengguna Jasa
Bukti Potong adalah dokumen resmi yang d..
masa berlaku skk konstruksi berapa tahun
Persyaratan pelayanan sudah ditentukan berdasarkan Surat ..