Hak Milik Satuan Rumah Susun (HMSRS)
Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (HMSRS) adalah hak milik atas satuan yang bersifat perseorangan dan terpisah, yang meliputi juga hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama yang semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan satuan yang bersangkutan. Diatur dalam UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun yang diubah melalui UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020, HMSRS dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHM Sarusun).
HMSRS hanya dapat dimiliki oleh WNI. WNA hanya dapat memiliki satuan rumah susun yang dibangun di atas tanah Hak Pakai berdasarkan PP No. 18 Tahun 2021. Nilai perbandingan proporsional (NPP) menentukan besaran hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama yang melekat pada setiap satuan. Pengembang wajib membentuk Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) setelah penyerahan minimal 1 unit kepada pembeli.
Dalam praktik pengembangan dan transaksi properti vertikal, advokat harus memverifikasi: keabsahan PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) yang harus dibuat notaris apabila AJB belum dapat ditandatangani, kesesuaian spesifikasi unit dengan yang diperjanjikan dalam PPJB, serta kepatuhan pengembang terhadap kewajiban escrow account dana pembeli berdasarkan POJK No. 6 Tahun 2022 untuk proyek yang dipasarkan sebelum selesai dibangun.
masa berlaku skk konstruksi berapa tahun
Persyaratan pelayanan sudah ditentukan berdasarkan Surat ..
daftar sbu konstruksi
BUJKA
LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)
LKPP adalah Lembaga Pemerintah Non-Kemen..
SKK Konstruksi (Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi)
Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di Tempat Kerja
P3K di Tempat Kerja adalah upaya memberi..
PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
PKKPR adalah dokumen yang diterbitkan ol..
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di Tempat Kerja
P3K di Tempat Kerja adalah upaya memberi..
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di Tempat Kerja
P3K di Tempat Kerja adalah upaya memberi..
PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kes..
KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia)
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)<..
PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kes..
SMKP (Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan)
Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP)<..
KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) Konstruksi
KKNI Konstruksi adalah kerangka penjenja..
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di Tempat Kerja
P3K di Tempat Kerja adalah upaya memberi..
Serkom DJK ESDM (Sertifikat Kompetensi Ketenagalistrikan)
Serkom DJK ESDM adalah pengakuan tertuli..
KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) Konstruksi
KKNI Konstruksi adalah kerangka penjenja..
KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) Konstruksi
KKNI Konstruksi adalah kerangka penjenja..
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
LKPP adalah lembaga pemerintah non-kemen..
Pengakalan Nilai Paket — Praktik Berisiko dalam Pengadaan
Pengakalan nilai paket adalah praktik me..
Bukti Potong — Eviden Pemotongan Pajak oleh Pengguna Jasa
Bukti Potong adalah dokumen resmi yang d..
masa berlaku skk konstruksi berapa tahun
Persyaratan pelayanan sudah ditentukan berdasarkan Surat ..