Erga Omnes
Erga omnes (Latin: terhadap semua orang) adalah istilah hukum yang merujuk pada kewajiban atau efek hukum yang berlaku terhadap semua pihak secara universal, tidak terbatas pada para pihak dalam suatu perkara. Dalam konteks hukum Indonesia, istilah ini paling sering digunakan untuk menggambarkan sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang mengikat seluruh warga negara, lembaga negara, dan badan hukum di seluruh Indonesia sejak putusan dibacakan.
Berbeda dengan putusan MA yang bersifat inter partes (hanya mengikat para pihak dalam perkara), putusan MK yang menyatakan suatu norma undang-undang inkonstitusional menyebabkan norma tersebut kehilangan kekuatan hukum mengikat bagi siapapun. Konsekuensinya, perkara yang sedang berjalan di pengadilan manapun yang menggunakan norma tersebut sebagai dasar hukum harus menyesuaikan diri dengan putusan MK tersebut.
Praktisi hukum wajib memantau putusan MK secara sistematis karena implikasinya yang erga omnes dapat secara mendadak mengubah lanskap hukum suatu perkara. Dalam beberapa kasus korupsi, putusan MK mengenai tafsir unsur merugikan keuangan negara atau definisi penyelenggara negara secara langsung memengaruhi kualifikasi dakwaan yang sedang berjalan di Pengadilan Tipikor.
masa berlaku skk konstruksi berapa tahun
Persyaratan pelayanan sudah ditentukan berdasarkan Surat ..
daftar sbu konstruksi
BUJKA
LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)
LKPP adalah Lembaga Pemerintah Non-Kemen..
SKK Konstruksi (Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi)
Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di Tempat Kerja
P3K di Tempat Kerja adalah upaya memberi..
PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
PKKPR adalah dokumen yang diterbitkan ol..
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di Tempat Kerja
P3K di Tempat Kerja adalah upaya memberi..
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di Tempat Kerja
P3K di Tempat Kerja adalah upaya memberi..
PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kes..
KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia)
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)<..
PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kes..
SMKP (Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan)
Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP)<..
KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) Konstruksi
KKNI Konstruksi adalah kerangka penjenja..
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di Tempat Kerja
P3K di Tempat Kerja adalah upaya memberi..
Serkom DJK ESDM (Sertifikat Kompetensi Ketenagalistrikan)
Serkom DJK ESDM adalah pengakuan tertuli..
KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) Konstruksi
KKNI Konstruksi adalah kerangka penjenja..
KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) Konstruksi
KKNI Konstruksi adalah kerangka penjenja..
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
LKPP adalah lembaga pemerintah non-kemen..
Pengakalan Nilai Paket — Praktik Berisiko dalam Pengadaan
Pengakalan nilai paket adalah praktik me..
Bukti Potong — Eviden Pemotongan Pajak oleh Pengguna Jasa
Bukti Potong adalah dokumen resmi yang d..
masa berlaku skk konstruksi berapa tahun
Persyaratan pelayanan sudah ditentukan berdasarkan Surat ..