Exceptio Non Adimpleti Contractus
Exceptio non adimpleti contractus (Latin: eksepsi atas kontrak yang tidak dipenuhi) adalah pembelaan dalam hukum kontrak yang memungkinkan suatu pihak untuk menolak melaksanakan kewajibannya apabila pihak lain terlebih dahulu gagal memenuhi prestasinya. Prinsip ini mencerminkan asas timbal balik (do ut des) dalam perjanjian bilateral dan diakui dalam sistem hukum perdata Indonesia berdasarkan Pasal 1244 dan 1267 KUH Perdata.
Dalam perkara korupsi pengadaan barang dan jasa, eksepsi ini sering muncul ketika kontraktor berargumen bahwa ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan terjadi karena pihak pemerintah (pemberi kerja) juga tidak memenuhi kewajibannya: terlambat menyediakan lahan, mengubah desain di tengah pelaksanaan, atau gagal membayar termin tepat waktu. Jika terbukti, kondisi ini dapat menjadi faktor yang meringankan atau bahkan menghapus unsur melawan hukum dalam dakwaan korupsi.
Konsultan hukum yang mendampingi klien korporasi dalam perkara korupsi pengadaan wajib menelaah seluruh surat menyurat dan berita acara pelaksanaan kontrak untuk mengidentifikasi apakah ada kelalaian atau wanprestasi dari pihak pemerintah yang dapat dijadikan dasar eksepsi ini. Dokumentasi yang lengkap dan sistematis atas komunikasi pelaksanaan kontrak menjadi sangat krusial dalam mempersiapkan pembelaan ini.
masa berlaku skk konstruksi berapa tahun
Persyaratan pelayanan sudah ditentukan berdasarkan Surat ..
daftar sbu konstruksi
BUJKA
LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)
LKPP adalah Lembaga Pemerintah Non-Kemen..
SKK Konstruksi (Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi)
Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di Tempat Kerja
P3K di Tempat Kerja adalah upaya memberi..
PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
PKKPR adalah dokumen yang diterbitkan ol..
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di Tempat Kerja
P3K di Tempat Kerja adalah upaya memberi..
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di Tempat Kerja
P3K di Tempat Kerja adalah upaya memberi..
PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kes..
KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia)
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)<..
PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kes..
SMKP (Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan)
Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP)<..
KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) Konstruksi
KKNI Konstruksi adalah kerangka penjenja..
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di Tempat Kerja
P3K di Tempat Kerja adalah upaya memberi..
Serkom DJK ESDM (Sertifikat Kompetensi Ketenagalistrikan)
Serkom DJK ESDM adalah pengakuan tertuli..
KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) Konstruksi
KKNI Konstruksi adalah kerangka penjenja..
KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) Konstruksi
KKNI Konstruksi adalah kerangka penjenja..
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
LKPP adalah lembaga pemerintah non-kemen..
Pengakalan Nilai Paket — Praktik Berisiko dalam Pengadaan
Pengakalan nilai paket adalah praktik me..
Bukti Potong — Eviden Pemotongan Pajak oleh Pengguna Jasa
Bukti Potong adalah dokumen resmi yang d..
masa berlaku skk konstruksi berapa tahun
Persyaratan pelayanan sudah ditentukan berdasarkan Surat ..