Pacta Sunt Servanda
Pacta sunt servanda (Latin: perjanjian harus ditepati) adalah asas fundamental hukum perjanjian yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak seperti undang-undang dan wajib dilaksanakan dengan itikad baik. Di Indonesia, asas ini dikodifikasikan dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Dalam konteks hukum publik, asas ini juga mendasari kewajiban negara dalam perjanjian internasional.
Dalam perkara korupsi pengadaan, pacta sunt servanda sering diinvokasi untuk menganalisis apakah deviasi dari kontrak merupakan pelanggaran perdata biasa atau sudah memasuki ranah pidana. Jika kontraktor tidak memenuhi spesifikasi kontrak dan tidak dilakukan tindakan penegakan kontraktual, jaksa dapat berargumen bahwa ketiadaan tindakan tersebut merupakan bagian dari modus korupsi.
Advokat yang menangani perkara korupsi pengadaan perlu memahami hukum kontrak secara mendalam, karena jaksa sering menggunakan standar kontraktual sebagai tolok ukur perbuatan melawan hukum. Klausul force majeure, material adverse change, dan ketentuan variasi kontrak sering menjadi perdebatan apakah perubahan pelaksanaan kontrak merupakan hal yang diperbolehkan secara hukum kontrak atau merupakan korupsi terselubung.
masa berlaku skk konstruksi berapa tahun
Persyaratan pelayanan sudah ditentukan berdasarkan Surat ..
daftar sbu konstruksi
BUJKA
LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)
LKPP adalah Lembaga Pemerintah Non-Kemen..
SKK Konstruksi (Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi)
Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di Tempat Kerja
P3K di Tempat Kerja adalah upaya memberi..
PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
PKKPR adalah dokumen yang diterbitkan ol..
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di Tempat Kerja
P3K di Tempat Kerja adalah upaya memberi..
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di Tempat Kerja
P3K di Tempat Kerja adalah upaya memberi..
PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kes..
KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia)
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)<..
PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kes..
SMKP (Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan)
Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP)<..
KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) Konstruksi
KKNI Konstruksi adalah kerangka penjenja..
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di Tempat Kerja
P3K di Tempat Kerja adalah upaya memberi..
Serkom DJK ESDM (Sertifikat Kompetensi Ketenagalistrikan)
Serkom DJK ESDM adalah pengakuan tertuli..
KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) Konstruksi
KKNI Konstruksi adalah kerangka penjenja..
KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) Konstruksi
KKNI Konstruksi adalah kerangka penjenja..
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
LKPP adalah lembaga pemerintah non-kemen..
Pengakalan Nilai Paket — Praktik Berisiko dalam Pengadaan
Pengakalan nilai paket adalah praktik me..
Bukti Potong — Eviden Pemotongan Pajak oleh Pengguna Jasa
Bukti Potong adalah dokumen resmi yang d..
masa berlaku skk konstruksi berapa tahun
Persyaratan pelayanan sudah ditentukan berdasarkan Surat ..