Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Properti
Transaksi properti di Indonesia dikenakan berbagai kewajiban pajak yang kompleks. PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dikenakan atas penyerahan rumah susun, apartemen, kondotel, dan properti komersial oleh pengembang yang merupakan PKP (Pengusaha Kena Pajak) berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021 tentang HPP. Tarif PPN standar adalah 11% (2022) yang meningkat menjadi 12% (2025). Fasilitas pembebasan PPN diberikan untuk rumah sederhana dan rumah susun sederhana dengan batasan harga yang ditetapkan dalam PMK No. 60/PMK.010/2023.
Selain PPN, transaksi properti juga dikenakan: BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) sebesar 5% dari NPOP (Nilai Perolehan Objek Pajak) dikurangi NPOPTKP, yang merupakan pajak daerah berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD; serta PPh Final Pasal 4 ayat (2) sebesar 2,5% dari nilai bruto pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang disetorkan oleh penjual berdasarkan PP No. 34 Tahun 2016.
Dalam praktik transaksi properti skala besar, konsultan hukum dan pajak harus menganalisis: apakah struktur transaksi sebaiknya menggunakan asset deal (pengalihan aset langsung, dikenakan semua pajak di atas) atau share deal (pengalihan saham perusahaan pemilik properti, dikenakan PPh atas capital gain dan BPHTB dengan skema tertentu) untuk optimasi beban pajak yang sah. Klien properti asing perlu memperhatikan implikasi tax treaty Indonesia dengan negara asal investor dalam perencanaan struktur akuisisi properti.
masa berlaku skk konstruksi berapa tahun
Persyaratan pelayanan sudah ditentukan berdasarkan Surat ..
daftar sbu konstruksi
BUJKA
LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)
LKPP adalah Lembaga Pemerintah Non-Kemen..
SKK Konstruksi (Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi)
Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di Tempat Kerja
P3K di Tempat Kerja adalah upaya memberi..
PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
PKKPR adalah dokumen yang diterbitkan ol..
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di Tempat Kerja
P3K di Tempat Kerja adalah upaya memberi..
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di Tempat Kerja
P3K di Tempat Kerja adalah upaya memberi..
PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kes..
KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia)
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)<..
PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kes..
SMKP (Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan)
Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP)<..
KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) Konstruksi
KKNI Konstruksi adalah kerangka penjenja..
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di Tempat Kerja
P3K di Tempat Kerja adalah upaya memberi..
Serkom DJK ESDM (Sertifikat Kompetensi Ketenagalistrikan)
Serkom DJK ESDM adalah pengakuan tertuli..
KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) Konstruksi
KKNI Konstruksi adalah kerangka penjenja..
KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) Konstruksi
KKNI Konstruksi adalah kerangka penjenja..
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
LKPP adalah lembaga pemerintah non-kemen..
Pengakalan Nilai Paket — Praktik Berisiko dalam Pengadaan
Pengakalan nilai paket adalah praktik me..
Bukti Potong — Eviden Pemotongan Pajak oleh Pengguna Jasa
Bukti Potong adalah dokumen resmi yang d..
masa berlaku skk konstruksi berapa tahun
Persyaratan pelayanan sudah ditentukan berdasarkan Surat ..