Indemnity
Indemnity — dari bahasa Latin indemnitas (bebas dari kerugian), diserap melalui bahasa Inggris — adalah kewajiban satu pihak untuk menanggung atau mengganti kerugian yang diderita pihak lain akibat kondisi atau kejadian tertentu yang ditetapkan dalam kontrak. Dalam hukum Indonesia, konsep ini berkorelasi dengan KUH Perdata Pasal 1365 tentang ganti rugi perbuatan melawan hukum, meskipun klausul indemnity kontraktual memiliki cakupan yang dapat lebih luas dari ketentuan umum tersebut.
Dalam kontrak konstruksi berbasis FIDIC, klausul indemnity mengatur kewajiban kontraktor untuk menanggung kerugian pihak ketiga akibat pelaksanaan pekerjaan — termasuk kerusakan properti tetangga, cedera pekerja subkontraktor, dan kerusakan infrastruktur publik. Klausul ini biasanya diikuti dengan persyaratan asuransi yang memadai untuk memastikan indemnity dapat direalisasikan secara finansial.
Dalam praktik pengadaan pemerintah Indonesia, konsep indemnity tercermin dalam kewajiban penyedia untuk mengasuransikan pekerjaan, peralatan, dan tenaga kerja selama masa pelaksanaan kontrak. Kegagalan penyedia memenuhi kewajiban asuransi yang dipersyaratkan kontrak merupakan pelanggaran yang memberikan PPK hak membeli asuransi tersebut atas biaya penyedia atau menjadikannya dasar pemutusan kontrak dalam kondisi ekstrem.
masa berlaku skk konstruksi berapa tahun
Persyaratan pelayanan sudah ditentukan berdasarkan Surat ..
daftar sbu konstruksi
BUJKA
LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)
LKPP adalah Lembaga Pemerintah Non-Kemen..
SKK Konstruksi (Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi)
Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di Tempat Kerja
P3K di Tempat Kerja adalah upaya memberi..
PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
PKKPR adalah dokumen yang diterbitkan ol..
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di Tempat Kerja
P3K di Tempat Kerja adalah upaya memberi..
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di Tempat Kerja
P3K di Tempat Kerja adalah upaya memberi..
PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kes..
KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia)
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)<..
PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kes..
SMKP (Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan)
Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP)<..
KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) Konstruksi
KKNI Konstruksi adalah kerangka penjenja..
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di Tempat Kerja
P3K di Tempat Kerja adalah upaya memberi..
Serkom DJK ESDM (Sertifikat Kompetensi Ketenagalistrikan)
Serkom DJK ESDM adalah pengakuan tertuli..
KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) Konstruksi
KKNI Konstruksi adalah kerangka penjenja..
KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) Konstruksi
KKNI Konstruksi adalah kerangka penjenja..
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
LKPP adalah lembaga pemerintah non-kemen..
Pengakalan Nilai Paket — Praktik Berisiko dalam Pengadaan
Pengakalan nilai paket adalah praktik me..
Bukti Potong — Eviden Pemotongan Pajak oleh Pengguna Jasa
Bukti Potong adalah dokumen resmi yang d..
masa berlaku skk konstruksi berapa tahun
Persyaratan pelayanan sudah ditentukan berdasarkan Surat ..
daftar sbu konstruksi
BUJKA
HIRA / Hazard Identification and Risk Assessment
Hazard Identification and Risk Assessment (HIRA)<..
HIRA / Hazard Identification and Risk Assessment
Hazard Identification and Risk Assessment (HIRA)<..
HIRA / Hazard Identification and Risk Assessment
Hazard Identification and Risk Assessment (HIRA)<..