Cara Mengurus Izin Perusahaan Parkir

Cara Mengurus Izin Perusahaan Parkir – Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Secara hukum dilarang untuk parkir di tengah jalan raya; namun parkir di sisi jalan umumnya diperbolehkan.

Perparkiran adalah suatu bidang jasa biasa yang akan menjadi luar biasa jika dikelola dengan baik. Banyaknya usaha khususnya yang bergerak di bidang perdagangan dan mengundang massa, seperti mall, supermarket, taman rekreasi paling tidak berimbas pada penyediaan tempat parkir yang baik dan strategis.

parkir
credit : https://viral.solopos.com/read/20190131/486/968686/super-rapi-parkiran-motor-sma-n-4-tangerang-selatan-viral

Tempat parkir biasanya dibangun atau di dirikan tidak jauh dari kegiatan manusia sehari-hari . Biasanya didirikan didepan toko atau ruko, restoran, rumah sakit, mall, dan masih banyak lagi.

Untuk mendirikan sebuah area parkir maka seseorang harus memenuhi persyaratan yang telah di tentukan. Berikut beberapa syarat yang harus dipenuhi :

Pembangunan fasilitas parkir untuk umum harus memenuhi persyaratan :

  1. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
  2. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
  3. apabila berupa gedung parkir, harus memenuhi persyaratan konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  4. apabila berupa taman parkir, harus memiliki batas-batas tertentu;
  5. dalam gedung parkir atau taman parkir diatur sirkulasi dan posisi parkir
    kendaraan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka jalan;
  6. setiap lokasi yang digunakan untuk parkir kendaraan diberi tanda berupa
    huruf, atau angka yang memberikan kemudahan bagi pengguna jasa untuk
    menemukan kendaraannya

Untuk menyelenggarakan fasilitas parkir untuk umum, badan hukum Indonesia dan warga negara Indonesia harus memiliki izin penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum.

Dasar Hukum :

  1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
  4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;

Dokumen perizinan usaha parkir :

  • Fotokopi KTP penanggung jawab usaha
  • Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan jika berbadan hukum
  • Fotokopi NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak
  • Fotokopi IMB atau Izin Mendirikan Bangunan
  • Fotokopi SIUP Surat Izin Usaha Perdagangan jika berbadan hukum
  • Izin Gangguan atau HO
  • IPB atau Izin Penggunaan Bangunan
  • Bukti kepemilikan tanah atau Surat Kuasa pengguna tanah dari pemilik
  • Denah ruang parkir dan sebagainya

Ijin penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum biasanya memungut biaya, selain persyaratan diatas, maka para pemohon juga diwajibkan menandatangani perjanjian bersama dengan Gubernur pada formulir yang telah disediakan oleh Unit Pelayanan Perparkiran Dinas Pendapatan Daerah tingkat I.

Dalam membuka usaha atau bisnis perparkiran sangat memberikan keuntungan yang banyak apalagi saat liburan tiba tempat parkir akan banyak di butuhkan oleh orang-orang saat bepergian ke tempat yang terdapat area parkirnya. Demikian informasi penting mengenai perparkiran. Semoga bermanfaat

Tinggalkan Balasan